56.687 KK Korban Gempa Cianjur Telah Terima Dana Stimulan Rp1,838 Miliar

BANDUNGNEWSPHOTO - Sebanyak 56.687 KK dari 64.889 KK korban gempa bumi Cianjur per 30 April 2023 sudah menerima dana stimulan dengan total pencairan mencapai sekitar Rp1,838 miliar.

Hal itu dikatakan Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah di Kota Bandung, Kamis, 4 Mei 2023.

Menurut Ika, pencairan dana stimulan tahap I pada 12 Desember 2022 sekitar Rp.200 miliar (200.405.000.000). Tahap II dicairkan pada 28 Desember 2022 sekitar Rp.487 miliar (487.090.000.000). Sementara tahap III dicairkan 14 Maret 2023 sekitar Rp1,225 miliar (1.225.500.000.000).

Baca Juga: Cycling de Jabar 2023 Cetak Bibit Unggul Atlet Balap Sepeda Nasional

Sementara dana stimulan yang sudah disalurkan ke rekening sekitar Rp.1,622 miliar (1.622.655.000.000), dengan penyaluran tahap I kepada 8.316 KK dengan total Rp.251,8 miliar.

Tahap II ke rekening 13.926 KK dengan total anggaran Rp.354,87 miliar, dan tahap III ke rekening 34.445 KK dengan total anggaran Rp.1,016 miliar.

"Pencairan dana stimulan dilakukan melalui Bank Mandiri Regional VI/Jawa 1 sebagai perbankan yang ditunjuk Pemerintah," ujar Ika.

Baca Juga: Cycling de Jabar 2023 akan Promosikan Potensi Wisata dan Ekonomi Jabar Selatan

Menurut Ika, bangunan terdampak gempa Cianjur yang mendapatkan dana stimulan melalui beberapa proses dan syarat serta aturan. Penyaringan sesuai dengan aturan yang ada di petunjuk teknis, diantaranya keluarga yang kehilangan rumah dan atau rusak akibat bencana, baik rusak berat, sedang, dan rusak ringan.

Syarat lain, kata Ika, mempunyai bukti kepemilikan rumah yang sah dan atau bertempat tinggal di lokasi terdampak bencana sesuai dengan identitas kependudukan.

Ika mengingatkan, dana stimulan dari pemerintah ini tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lainnya. Dana stimulan ini hanya untuk perbaikan bangunan yang rusak sesuai aturan.

Baca Juga: Ridwan Kamil Perkenalkan Toponimi Kampung Cieundeur Cianjur ke Forum PBB di New York, Amerika Serikat

Dalam perkembangan di lapangan ditemui berbagai hambatan administrasi diantaranya data kependudukan tidak update yang menyebabkan terkendalanya pembuatan rekening.

Sebagai tindak lanjut, BPBD Cianjur telah bertemu Camat Cugenang, Kepala Disdukcapil, operator Disduk kecamatan, serta beberapa kades yang warganya terkendala administrasi kependudukan.