• Sabtu, 23 Oktober 2021

Sekda Jabar Minta Perangkat Daerah Perhatikan Perubahan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Rabu, 6 Oktober 2021 | 22:35 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja saat memberikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data, Verifikasi dan Validasi Indikator Indonesia Governance Index (IGI) di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/10/2021). Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jabar dari tahun ke tahun. BNP/Tatang/Biro Adpim Jabar
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja saat memberikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data, Verifikasi dan Validasi Indikator Indonesia Governance Index (IGI) di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/10/2021). Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jabar dari tahun ke tahun. BNP/Tatang/Biro Adpim Jabar

KOTA BANDUNG - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jabar dari tahun ke tahun. 

 

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja saat memberikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data, Verifikasi dan Validasi Indikator Indonesia Governance Index (IGI) di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/10/2021).

 

"Tentu saja tujuan kami adalah untuk terus meningkatkan kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya," kata Setiawan.

 

"Kalau tadi menyampaikan 2019-2020 bahwa kita berhasil paling tidak dua besar. Inginnya nanti satu besar. Karena tagline kami atau selalu Jabar yang menjadi khas ini adalah Juara Lahir Batin. Jadi LPPD ini kami berharap Jawa Barat ini bisa satu besar untuk tahun 2021 ini," imbuhnya.

 

Setiawan pun meminta perangkat daerah memperhatikan sejumlah perubahan dalam LPPD. Pertama, jumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK). Kedua adalah mekanisme penginputan yang sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi E-LPPD dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X