• Kamis, 9 Desember 2021

Pemprov Jabar Siap Bantu Pesantren Untuk Menerima Anggaran, Mendapatkan Pembinaan, Serta Menerima Pemberdayaan

- Sabtu, 23 Oktober 2021 | 09:36 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyosialisasikan perpres dan perda tentang pesantren jelang Hari Santi Nasional di Pendopo Bupati Cianjur, Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Kamis (21/10/2021). Pemprov Jabar siap bantu pesantren untuk menerima anggaran, mendapatkan pembinaan, serta menerima pemberdayaan.  (BNP/Aji Bagus Muharam/Biro Adpim Jabar)
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyosialisasikan perpres dan perda tentang pesantren jelang Hari Santi Nasional di Pendopo Bupati Cianjur, Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Kamis (21/10/2021). Pemprov Jabar siap bantu pesantren untuk menerima anggaran, mendapatkan pembinaan, serta menerima pemberdayaan. (BNP/Aji Bagus Muharam/Biro Adpim Jabar)

BANDUNGNEWSPHOTO - Pemda Provinsi Jawa Barat siap membina pondok pesantren sesuai peraturan presiden dan perda tentang pesantren. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat sosialisasi Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan Perda Provinsi Jabar No 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, di Pendopo Bupati Cianjur, Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Kamis, 21 Oktober 2021.

Uu Ruzhanul Ulum yang juga Panglima Santri mengatakan, ada tiga fokus bantuan untuk ponpes sesuai Perda Pesantren. Pertama, hak menerima anggaran, hak mendapatkan pembinaan, serta hak menerima pemberdayaan dari pihak pemerintah.

Terkait pembinaan, Pak Uu – panggilan akrabnya – bilang bidang pendidikan dan kurikulum tidak menjadi prioritas, namun Pemda Provinsi Jabar siap menyediakan pembinaan bidang pendidikan dan kurikulum bagi ponpes yang memerlukan.

Baca Juga: Proses Pemulihan Atlet PON Jabar di Sejumlah Hotel Berjalan Sesuai Regulasi

"Untuk pembinaan tidak termasuk pembinaan bidang pendidikan dan kurikulum, karena setiap ponpes sudah punya kurikulum dan silabus masing-masing, yang biasanya berdasarkan almamaternya," pungkas Pak Uu.

"Tapi pemerintah menyediakan kalau ponpes ingin penyuluhan pendidikan dan kurikulum, kami siap," tegasnya.

Pak Uu memastikan akan menghargai keputusan setiap pimpinan ponpes dan tidak akan memaksa ponpes untuk mengikuti program bantuan Perpres dan Perda Pesantren, karena masih ada pimpinan ponpes yang menganggap tabu untuk berhubungan dengan pihak pemerintah.

Baca Juga: Pak Uu Tinjau Pembelajaran Tatap Muka di SMA Negeri 1 Jatiwangi Majalengka

"Hari ini banyak pimpinan ponpes yang tidak mau, menganggap tabu dan seolah-olah mengharamkan untuk datang ke pihak pemerintah, padahal ada peluang bantuan," ujar Pak Uu.

Halaman:

Editor: Lukman Gusmanto

Sumber: Humas Jabar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PPKM Level 3 Batal, Jabar Tetap Berlakukan Pengetatan

Selasa, 7 Desember 2021 | 21:42 WIB

Pemkab Bandung akan Berupaya Penuhi Hak Kaum Difabel

Minggu, 5 Desember 2021 | 18:01 WIB
X