• Jumat, 3 Desember 2021

Jabar Raih Penghargaan Pendataan Keluarga dari BKKBN Kategori Dukungan Pemerintah Terbaik

- Kamis, 4 November 2021 | 19:55 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat melantik  pengurus Ikatan Remaja Masjid (Irma) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X di Hotel Aston Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kamis, 4 November 2021. (Biro Adpim Jabar/Aji Bagus Muharam)
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat melantik pengurus Ikatan Remaja Masjid (Irma) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X di Hotel Aston Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kamis, 4 November 2021. (Biro Adpim Jabar/Aji Bagus Muharam)

BANDUNGNEWSPHOTO - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan penghargaan Pendataan Keluarga (PK) kepada Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2021 Kategori Dukungan Pemerintah Terbaik.

Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum menerima piagam penghargaan tersebut via konferensi video dari dari Hotel Aston Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kamis, 4 November 2021.

Penghargaan tersebut diberikan untuk provinsi yang memiliki komitmen tinggi dari Kepala Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam bentuk dukungan anggaran APBD.

Baca Juga: Ikatan Remaja Masjid Jangan Menjadi Tukcing

Pak Uu menuturkan bahwa penghargaan yang diterima Provinsi Jabar tidak lepas dari kontribusi serta peran kader Posyandu, kader PKK, dan Bidan, yang intens mengedukasi dan membimbing masyarakat, khususnya soal Keluarga Berencana dan kesehatan ibu-anak.

"Kami hanya mendapatkan penghargaan, sebenarnya yang harus mendapat penghargaan adalah mereka. Jadi penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemda Provinsi Jabar sebenarnya untuk mereka-mereka ini," tutur Pak Uu.

"Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi motivasi kembali untuk lebih baik. Makanya, saya berharap terus digenjot dengan adanya ini (penghargaan) harus punya motivasi sehingga akan lebih baik lagi di masa yang akan datang," imbuhnya.

Baca Juga: Gapensi Kota Bandung Diharapkan Sejahterakan Anggota dan Masyarakat

Pendataan Keluarga 2021 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di mana pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga melalui sensus, survei, dan Pendataan Keluarga. Pendataan Keluarga (PK) dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.***

Halaman:

Editor: Lukman Gusmanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jabar dan Yogyakarta Kolaborasi Majukan Pramuka

Kamis, 2 Desember 2021 | 12:48 WIB
X