• Jumat, 28 Januari 2022

Pemkot Bandung dan Badan Pengelola Keuangan Haji RI Jalin Kerjasama Investasi

- Kamis, 11 November 2021 | 20:01 WIB
Wali Kota Bandung Oded M Danial (kiri) saat menjalin kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia di Pendopo Kota Bandung, Kamis, 11 November 2021. (Humas Pemkot Bandung)
Wali Kota Bandung Oded M Danial (kiri) saat menjalin kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia di Pendopo Kota Bandung, Kamis, 11 November 2021. (Humas Pemkot Bandung)

BANDUNGNEWSPHOTO - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman bersama untuk bersinergi dalam kerja sama investasi.

Wali Kota Bandung Oded M Danial dan Anggota Badan Pelaksana BPKH RI Beny Witjaksono menandatangani nota kesepahaman atau MoU tersebut di Pendopo Kota Bandung, Kamis, 11 November 2021.

Turut hadir pula Deputi Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH RI, Indra Gunawan, Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor RIIL Kemenko RI, Puji Gunawan, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Ade Supriadi, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna dan Tim Pertimbangan Kebijakan Wali Kota.

Baca Juga: Pemkot Bandung Bagikan 500 Wifi Gratis di Balai RW, Masjid, dan Taman

Oded menuturkan, dalam membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar warga tidak bisa sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena kendala APBD yang relatif terbatas. Sehingga perlu adanya kerja sama dengan pihak lain, salah satunya BPKH.

BPKH adalah badan yang memungkinkan menggunakan dana haji untuk berinvestasi termasuk investasi dalam pembangunan daerah. Hal itu diatur sesuai dengan UUD Nomor 34 Tahun 2014.

"Mudah-mudahan MoU hari ini bukan sekedar seremonial, saya berharap ada upaya-upaya dari kita, BPKH maupun instansi-instansi terkait," tuturnya.

Baca Juga: DKP Jabar Gelar Bazar Produk Kelautan dan Perikanan

"Pertama kita upayakan dulu dari sisi normatif harus betul-betul aman dan transparan masyarakat harus tahu," imbuhnya.

Usai melakukan penandatanganan MoU dilanjutkan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) antara BPKH RI dengan Tim Pertimbangan Kebijakan Wali Kota Bandung untuk memahas teknis bentuk kerja sama.

Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH RI, Beny Witjaksono mengungkapkan, sesuai dengan amanat UUD Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan, BPKH berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dana haji dengan tujuan memperoleh nilai manfaat yang lebih tinggi.

Baca Juga: Jabar Kolaborasi dengan Universitas Nottingham dalam hal Transportasi Berkelanjutan dan Energi Terbarukan

Perlu diketahui, setiap jemaah yang akan berangkat haji hanya membayar setengahnya dari biaya yang seharusnya yaitu hampir Rp70 juta per jemaah. Sehingga separuh biaya haji disubsidi oleh BPKH RI.

"Karena BPKH sejatinya yang mensubsidi kekurangan biaya haji, jadi kita butuh kurang lebih Rp35 juta per jemaah, dan BPKH bisa mensubsidi dari pengelolaan dana haji dari jemaah yang menyetor awal," terangnya.

Beny menyebut, dalam mengelola dana haji BPKH diperbolehkan untuk menyimpannya di Bank Syariah, dikelola dalam bentuk investasi baik itu investasi langsung, investasi emas, dan investasi surat berharga atau sukup.

Baca Juga: Gubernur Sampaikan 11 Program Prioritas Jabar Tahun 2022

"Dalam ivestasi tentu ada aturan-aturannya, pertama ada studi kelayakan dilihat faktor yang menunjang seperti finansial, kelegalan dan lain-lain, nanti kami lakukan pemeriksaan oleh badan pemeriksa dan badan pengawas," tuturnya.

Sehingga, Beny memastikan investasi yang dilakukan oleh BPKH RI telah dijamin keamanannya.

"Kita mencoba investasi ke yang tetap aman dalam arti bisa mengembalikan, dan kita lihat salah satunya Pemkot Bandung," tutur Beny.

Baca Juga: Peringatan Hari Pahlawan, Wali Kota Bandung Oded M Danial Ajak Warga Tanamkan Sikap Kepahlawanan

Sedangkan Ketua Tim Pertimbangan Kebijakan Wali Kota Bandung, Prof Asep Warlan mengatakan, dalam pembangunan daerah tidak bisa berjalan tanpa adanya partisipasi atau dukungan pendanaan pihak lain.

Sehingga Pemkot Bandung harus berupaya mencari peluang di luar APBN, APBD, dan perbankan agar pembangunan bisa terus berjalan. Salah satunya akan menjalin kerja sama investasi langsung dengan BPKH RI.

"Sementara ini ada beberapa calon yang bisa dikerjasamakan yaitu dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), seperti PD Pasar untuk revitalisasi dan pemanfaatan lain, RSUD, PDAM bisa untuk pengolahan air limbah, itu bagian yang kita kaji secara teknis," terangnya.

Baca Juga: Badan Kepegawaian Daerah Jabar Akan Luncurkan Jabar SMART Birokrasi

"Itu beberapa program yang kita rancang supaya bisa menjadi awal kita untuk membangun dengan pembiayaan dari pihak lain sehingga tidak membebani APBD ataupun masyarakat," tambahnya.***

Halaman:
1
2
3

Editor: Lukman Gusmanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

NFT, Cara Baru Sejahterakan Seniman di Bandung

Rabu, 26 Januari 2022 | 20:29 WIB

Ridwan Kamil Tanggapi Pernyataan Edy Mulyadi

Selasa, 25 Januari 2022 | 23:28 WIB

33 Kasus Omicron di Jabar, 31 Sembuh

Selasa, 25 Januari 2022 | 21:26 WIB

Bandara Husein Sastranegara Siapkan Ruang Bagi UMKM

Senin, 24 Januari 2022 | 19:48 WIB

Pemda Provinsi Jabar Perbaiki 2.400 Rutilahu di Garut

Minggu, 23 Januari 2022 | 21:18 WIB
X