Pemkot Bandung Jalin Kerjasama dengan Ormas Jaga Kota Bandung Tetap Kondusif

BANDUNGNEWSPHOTO - Pemerintah Kota Bandung menjalin kerjasama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menjaga Kota Bandung tetap kondusif.

Kesepakatan itu ditandatangani di Oasis Siliwangi Hotel Bandung, Selasa 26 November 2021.

Penandatangan tersebut disaksikan oleh Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, dan Dandim 0618/BS Kol. Inf. Sapta Budhi Purnama.

Baca Juga: Disbudpar Kota Bandung Dorong Pengusaha Jasa Wisata Ikuti Setifikat CHSE

Sejumlah ormas yang menandatangani di antaranya FKPPI, Laskar Marah Putih, dan Agotax.

Kesepakatan tersebut yaitu:

1. Tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan;
2. Tidak melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
3. Tidak melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
4. Tidak melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tidak menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
6. Tidak melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Tidak menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila;
8. Menjaga keamanan dan ketertiban KOTA BANDUNG untuk BANDUNG KONDUSIF;
9. Bersedia mendukung tugas-tugas KAMTIBMAS:
10. Apabila terdapat anggota ORMAS melanggar hukum akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Hingga Oktober 2021, Raihan Pajak Kota Bandung Capai Rp1,340 triliun

Kegiatan tersebut dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif terutama di wilayah Kota Bandung, serta untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah.

Sehingga perlu langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mau pun TNI-Polri, serta pihak lainnya.