• Kamis, 9 Desember 2021

Anggaran Pendidikan Jabar 2022 Diusulkan 33,21 Persen Sementara Alokasi Kesehatan 12,69 Persen

- Senin, 22 November 2021 | 19:55 WIB
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri sidang paripurna DPRD Jabar dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi-fraksi terkait RAPBD 2022 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin, 22 November 2021. (Biro Adpim Jabar/Pipin Sauri)
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri sidang paripurna DPRD Jabar dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi-fraksi terkait RAPBD 2022 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin, 22 November 2021. (Biro Adpim Jabar/Pipin Sauri)

BANDUNGNEWSPHOTO - Alokasi anggaran untuk pendidikan di Jawa Barat (Jabar) Tahun 2022 diusulkan sebesar 33,21 persen, sementara kesehatan sebesar 12,69 persen dari total belanja daerah tahun 2022.

Demikian dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam sidang paripurna DPRD Jabar dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi-fraksi terkait RAPBD 2022 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin, 22 November 2021.

"Menjawab pertanyaan fraksi PDI-P dan fraksi Nasdem Persatuan mengenai anggaran fungsi pendidikan dan kesehatan, bahwa fungsi pendidikan pada APBD 2022 dianggarkan sebesar 33,21 persen dari total belanja daerah," ucap Ridwan Kamil.

Baca Juga: Pemkot Bandung akan Manfaatkan Lahan eks TPA Leuwigajah untuk Ketahanan Pangan

Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- menjelaskan, anggaran pendidikan tersebut terdiri dari program layanan pendidikan, penyediaan sekolah dan guru, peningkatan kualitas pendidikan, pemenuhan sarana prasarana, baik dari BOS pusat maupun daerah.

"Kemudian insentif guru daerah terpencil, pembangunan unit sekolah baru dan dukungan operasional lainnya," kata Kang Emil.

Sementara alokasi untuk fungsi kesehatan, Pemda Provinsi Jabar menganggarkan sebesar 12,69 persen dari total belanja daerah tahun 2022.

Baca Juga: Wagub Jabar Dorong PABPDSI Ciamis Jadi Wadah Aspirasi Masyarakat Desa

Rinciannya, untuk pemenuhan program jaminan kesehatan, bantuan untuk Pemkab dan Pemkot berupa penerima bantuan iuran, juga penyediaan anggaran untuk warga miskin di setiap RSUD provinsi.

Halaman:

Editor: Lukman Gusmanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PPKM Level 3 Batal, Jabar Tetap Berlakukan Pengetatan

Selasa, 7 Desember 2021 | 21:42 WIB

Pemkab Bandung akan Berupaya Penuhi Hak Kaum Difabel

Minggu, 5 Desember 2021 | 18:01 WIB
X