• Kamis, 9 Desember 2021

Bantuan Keuangan bagi Partai Politik harus Transparan dan Akuntabel

- Selasa, 23 November 2021 | 19:41 WIB
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan bagi partai politik penerima hibah bantuan keuangan tahun 2021 di El Royal Hotel Bandung, Selasa 23 November 2021. (Humas Pemkot Bandung)
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan bagi partai politik penerima hibah bantuan keuangan tahun 2021 di El Royal Hotel Bandung, Selasa 23 November 2021. (Humas Pemkot Bandung)

BANDUNGNEWSPHOTO - Bantuan keuangan bagi partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung harus transparan dan akuntabel.

Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan bagi partai politik penerima hibah bantuan keuangan tahun 2021 di El Royal Hotel Bandung, Selasa 23 November 2021.

Acara yang digelar Badan Kesatuan Kebangsaan, dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung tersebut bertujuan membantu partai politik melaporkan keuangannya secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga: 26 Ribu Siswa SMK di Jabar akan Belajar Bisnis Ekonomi Digital

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengungkapkan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Bandung tersebut dalam penggunannya harus ada pertanggungjawaban yang didasarkan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Pertanggungjawaban keuangan itu tentu saja harus berdasar pada aturan-aturan yang ada. Dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan," ucapnya.

Hal itu juga untuk meningkatkan kemampuan partai politik dalam mengelola bantuan keuangan tersebut, maka perlu adanya bimbingan teknis mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut termasuk laporan akhir.

Baca Juga: Hati-hati, 19 Desa di Jabar Berisiko Tinggi Bencana Alam, Mayoritas ada di Bogor

"Meningkatnya kemampuan partai politik dalam mengelola bantuan keuangan. Pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas partai politik dan menghindari kemungkinan penyimpangan dana bantuan tersebut," katanya.

Halaman:

Editor: Lukman Gusmanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PPKM Level 3 Batal, Jabar Tetap Berlakukan Pengetatan

Selasa, 7 Desember 2021 | 21:42 WIB

Pemkab Bandung akan Berupaya Penuhi Hak Kaum Difabel

Minggu, 5 Desember 2021 | 18:01 WIB
X