• Kamis, 9 Desember 2021

Ridwan Kamil Meminta Pemerintah Pusat agar Regulasi PI 10 Persen Migas untuk Dipermudah dan Transparansi

- Jumat, 26 November 2021 | 11:32 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat jadi pembicara forum Kebijakan dan Penerapan Participating Interest 10 Persen Pengelolaan Hulu Migas bagi BUMD Daerah secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis, 25 November 2021. (Biro Adpim Jabar/Rizal FS)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat jadi pembicara forum Kebijakan dan Penerapan Participating Interest 10 Persen Pengelolaan Hulu Migas bagi BUMD Daerah secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis, 25 November 2021. (Biro Adpim Jabar/Rizal FS)

BANDUNGNEWSPHOTO - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat agar regulasi Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan hulu migas untuk dipermudah dan transparansi sehingga menghasilkan potensi yang baik bagi daerah.

Hal ini dikatakan oleh Ridwan Kamil saat menjadi pembicara pada forum Kebijakan dan Penerapan Participating Interest 10 Persen Pengelolaan Hulu Migas bagi BUMD Daerah secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis, 25 November 2021.

Jawa Barat sebagai daerah yang sudah mendapatkan PI 10 persen pengelolaan hulu migas, banyak manfaat yang didapat dari kebijakan tersebut.

Baca Juga: Jabar dan Chungcheongnam Korea Selatan Jalin Kerja Sama Pengembangan Industri Kreatif

"Pertama, (PI 10 Persen Pengelolaan Hulu Migas) adalah keadilan bagi daerah, jadi ini adalah hak dari daerah," ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) ini menjelaskan, karena kebijakan ini Pemda Provinsi Jawa Barat mendapatkan tambahan pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, Ridwan Kamil meminta komitmen para perusahaan pengelola hulu migas untuk bisa transparan dalam hal data lifting yang diberikan.

"Oleh karena itu, kita melobi pemerintah pusat agar regulasinya dipermudah kemudian transparansi besaran dana bagi hasil itu juga harus transparan sehingga kita bisa paham berapa yang sebenarnya diproduksi di lapangan sehingga menghasilkan potensi yang baik dari 10 persen," kata pria yang kerap disapa Kang Emil.

Baca Juga: Atalia Beri Semangat Keluarga Sarah yang Meninggal Disiram Air Keras oleh Abdul Latif

Sebab menurut Ridwan Kamil, DBH ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Misalnya, 0,5 persen dari DBH ini bisa digunakan untuk pengembangan SDM di bidang hulu migas.

Halaman:

Editor: Lukman Gusmanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PPKM Level 3 Batal, Jabar Tetap Berlakukan Pengetatan

Selasa, 7 Desember 2021 | 21:42 WIB

Pemkab Bandung akan Berupaya Penuhi Hak Kaum Difabel

Minggu, 5 Desember 2021 | 18:01 WIB
X