• Rabu, 29 Juni 2022

Bupati Bandung Anggarkan Dana BLT dari APBD, Percepat Tanggulangi Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Bandung

- Kamis, 9 Desember 2021 | 21:35 WIB
Bupati Bandung Dadang Supriatna (Humas Pemkab Bandung)
Bupati Bandung Dadang Supriatna (Humas Pemkab Bandung)

BANDUNGNEWSPHOTO - Bupati Bandung Dadang Supriatna mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui Top Up Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan menggunakan dana dari APBD Kabupaten Bandung.

Bantuan sebesar Rp.900 ribu per 3 bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu, seharusnya dianggarkan pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021.

Hal itu disampaikan bupati melalui surat edaran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung untuk para camat se-Kabupaten Bandung.

Baca Juga: Panglima Santri Kutuk Pelaku Pemerkosaan Belasan Santriwari di Kota Bandung

Selama ini dana APBDes dialokasikan untuk kegiatan yang sudah ditetapkan musyawarah desa. Atas dasar tersebut, maka Bupati Bandung mengambil langkah untuk dana BLT tersebut dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung.

“Dikarenakan APBDes sudah teralokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes), maka disepakati bahwa kebutuhan Top Up BLT Desa sebesar Rp.900 ribu per KPM per triwulan tersebut, akan dibebankan dalam APBD Kabupaten Bandung,” ucap Kepala DPMD Tata Irawan Subandi di Soreang, Kamis, 9 Desember 2021.

Untuk itu, tuturnya, ia mengharapkan seluruh kepala desa untuk menyampaikan surat permohonan kepada bupati melalui DPMD. Hal itu diperlukan dalam rangka percepatan realisasi Top Up BLT Desa tersebut.

Baca Juga: Ridwan Kamil Kecam Pelaku Pemerkosaan Santriwati, Hukum Seberat-beratnya

“Surat permohonan tersebut, harus disertai lampiran data KPM by name by address. Di mana data tersebut sudah ditetapkan melalui perkades (peraturan kepala desa) tahun 2021. Selanjutnya surat beserta lampiran data, segera disampaikan kepada kami melalui surel (surat elektronik) dengan alamat pkd.dpmd.bdgkab@gmail.com, paling lambat 7 Desember 2021,” katanya.***

Halaman:

Editor: Lukman Gusmanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Masa Tunggu Haji Jawa Barat Capai 32 Tahun

Senin, 27 Juni 2022 | 20:38 WIB
X