• Minggu, 27 November 2022

Pemda Provinsi Jabar Upayakan Perhutanan dan Tanah Sosial Dimanfaatkan Masyarakat

- Senin, 26 September 2022 | 20:59 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menemui sekaligus menyerap aspirasi Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) Jabar yang berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 26 September 2022. (Biro Adpim Jabar)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menemui sekaligus menyerap aspirasi Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) Jabar yang berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 26 September 2022. (Biro Adpim Jabar)

BANDUNGNEWSPHOTO - Pemda Provinsi Jawa Barat terus berupaya agar perhutanan dan tanah sosial yang sudah diatur negara dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menemui sekaligus menyerap aspirasi Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) Jabar yang berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 26 September 2022.

Adapun salah satu aspirasi AP2SI Jabar yakni menuntut pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang skema pembiayaan penetapan tata kelola tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial, serta jaminan harga pasar kepada petani.

Baca Juga: Jabar Bergerak Zilenial Gelar Aksi Kemanusiaan di Arjasari Kabupaten Bandung

"Banyak tanah-tanah di Jawa Barat terpantau tidak termanfaatkan dan itu sudah saya amati, ternyata dikuasai BUMN tetapi tidak dimanfaatkan," ucap Ridwan Kamil.

Menurut Ridwan Kamil tanah kosong tersebut lebih baik dikelola petani daripada menganggur tidak jadi apa-apa.

"Jangan sampai tanah-tanah di Jawa Barat menganggur, tidak jadi apa-apa. Lebih baik, dikelola petani dengan perjanjian sehingga terjadi produktivitas pertanian," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Baca Juga: HUT Kota Bandung Ke-212 Harus Jadi Momentum Memperkokoh Ketahanan Masyarakat, Termasuk Penuntasan Covid-19

Selain itu, AP2SI pun menyampaikan dukungannya terhadap program Petani Milenial selama program tersebut mampu memperluas tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan konsumsi masyarakat atas lahan pertanian.

Halaman:

Editor: Lukman Gusmanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X