Dukung SK Ridwan Kamil Soal UMP 2022, Apindo Jabar: Jangan Perburuk Situasi dengan Demo dan Aksi Mogok Kerja

BANDUNGNEWSPHOTO - DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mendukung penuh atas ditetapkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 561/Kep.7.17-Kesra/2021 mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar Tahun 2022.

Ketua DPP Apindo Jabar, Ning Wahyu Astutik, mengatakan bahwa Pemprov Jabar menurutnya telah mematuhi peraturan hukum dengan menyepakati Peraturan Pemerintah No.36/2021 Tentang Pengupahan dan memperhatikan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat No.561./015/34/Depeprov, tanggal 16 November 2021, tentang Rekomendasi Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih dan  mendukung pak Gubernur yang telah taat hukum dengan menyepakati peraturan pemerintah," kata Ning di Bandung, Selasa, 23 November 2021.

Baca Juga: Kebijakan dan Inovasi Ridwan Kamil Berhasil Bangkitkan Ekonomi Masyarakat saat Pandemi

Lebih lanjut Ning mengatakan, dengan telah ditetapkan UMP Jabar 2022 tersebut, diharapkan kalangan buruh ikut serta menaati ketentuan tersebut.

"Saya yakin peraturan tentang upah ini dibuat oleh para expert di bidangnya, dan telah melalui begitu banyak evaluasi, serta analisis, serta pertimbangan yang mendalam sehingga ini merupakan keputusan terbaik," paparnya.

Terkait mengenai isu akan adanya demo besar-besaran dengan aksi mogok kerja dari kalangan buruh soal penetapan UMP Jabar 2022, Ning menyatakan bahwa demontrasi merupakan hak yang dijamin undang-undang.

Baca Juga: Bulan Inklusi Keuangan Dijadikan Momen oleh Lembaga Keuangan untuk Capai Target Nasional 90 Persen di 2024

"Tetapi mari kita bersikap arif. Sudah begitu banyak perusahaan yang menderita dan berusaha bertahan ditengah kesulitan," ujarnya.