• Kamis, 26 Mei 2022

Apindo Jabar Akan Gugat Gubernur Ridwan Kamil Jika Tidak Cabut SK Kenaikan Upah Buruh

- Kamis, 6 Januari 2022 | 15:12 WIB
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Ning Wahyu Astutik. Apindo Jabar Akan Gugat Gubernur Ridwan Kamil Jika Tidak Cabut SK Kenaikan Upah Buruh. (Apindo Jabar)
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Ning Wahyu Astutik. Apindo Jabar Akan Gugat Gubernur Ridwan Kamil Jika Tidak Cabut SK Kenaikan Upah Buruh. (Apindo Jabar)

BANDUNGNEWSPHOTO - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat akan melayangkan gugatan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil jika tidak mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561/KEP.874-Kesra/2022.

Ini terkait ditandatanganinya SK Nomor 561/KEP.874-Kesra/2022 tentang kenaikan upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun pada perusahaan di Jawa Barat.

Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Ning Wahyu Astutik mengatakan bahwa SK yang ditandatangan Ridwan Kamil pada 3 Januari 2022 itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Baca Juga: Dukung SK Ridwan Kamil Soal UMP 2022, Apindo Jabar: Jangan Perburuk Situasi dengan Demo dan Aksi Mogok Kerja

"SK tersebut membuat gaduh dan resah kalangan pengusaha dan sangat mengganggu kondusivitas berusaha," ujar Ning di Bandung, Selasa, 4 Januari 2022.

Menurut Ning, kewenangan Gubernur dalam penentuan upah terbatas pada dua hal. Pertama PP No 36/2021 Pasal 27 ayat 1, yakni Gubernur wajib menentukan Upah Minimum Propinsi setiap tahun.

Yang kedua PP No 36/2021 Pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten atau kota dengan syarat tertentu, dan seterusnya.

Baca Juga: Ketua Apindo Jabar Tegaskan Komitmen Berantas Pengangguran dengan Ciptakan Lapangan Kerja

"Sedangkan Struktur Skala Upah, mutlak merupakan kewenangan pengusaha, tanpa ada intervensi dari pihak manapun," ucapnya.

Halaman:

Editor: Ega Gantina

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X