PBA Resmikan Lembaga Kajian dan Legal Center, Gelar Bedah Buku Waspadai Fintech Berkedok Koperasi

3 Oktober 2022
BANDUNGNEWSPHOTO - Perkumpulan Bumi Alumni (PBA) organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan UMKM, meresmikan kantor Pusat Studi Bumi Alumni & Legal Center, yang berlokasi di Surapati Core, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Minggu, 2 Oktober 2022.

Pusat Studi Bumi Alumni (PSBA) ini didirikan salah satunya untuk melakukan kajian-kajian dalam bidang bisnis UMKM dan mengkaji permasalahan yang terjadi terkait dengan regulasi dan sebagainya.

Dalam acara yang juga diadakan untuk memperingati hari ulang tahun ke-2 PBA, hadir Ketua Dewan Pengawas PBA, Ketua Umum dan jajaran dewan pengurus PBA serta dihadiri oleh Dr. Idris, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Unpad.

Selain itu hadir juga Ketua Umum PSBA, Arief Budiman SH, dan Ketua Dewan Pengawas PSBA, Dr. Ary Zulfikar SH, MH, serta Dekan Fakultas Hukum Unpad.

Ketua Umum PBA, Dr. Ary Zulfikar SH,MH, yang akrab disapa kang Azoo, menyampaikan bahwa dalam perkembangannya Perkumpulan Bumi Alumni, tidak hanya menggerakkan para pelaku bisnis UMKM. Tapi juga memerlukan adanya lembaga yang melakukan kajian-kajian dalam bidang bisnis UMKM, mengkaji permasalahan yang terjadi terkait dengan regulasi dan sebagainya.

"Hal itulah yang melatar belakangi kenapa kami membuat lembaga kajian, kita harapkan pusat studi ini bisa memberikan masukan buat para pengambil kebijakan dalam menyusun regulasi, sebagai salah satu usulan dari masyarakat," paparnya.

Selain menjadi pusat kajian, PSBA juga menjadi legal center yang akan memberikan bantuan hukum kepada para pelaku bisnis UMKM.

"Baik terkait dengan perijinan maupun hal lain misalnya terjerat pinjaman online dan sebagainya," jelas kang Azoo.

Dalam acara ini juga digelar diskusi bedah buku yang berjudul "Waspada Fintech Berkedok Koperasi Simpan Pinjam" karya Dr. Dewi Tenty, SH,MH.

Diskusi yang dipandu oleh Ketua Umum PSBA, Arief Budiman menghadirkan penanggap Prof. Dr. Atip Latipul Hayat, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Dewi Tenty dalam bukunya menyampaikan Indonesia sebagai negara terbanyak yang memiliki koperasi sangat dominan jenis koperasi simpan pinjam dibandingkan koperasi produksi.

"Karena demand atau permintaan dari masyarakat yang membutuhkan pinjaman kepada lembaga non bank sangat tinggi. Namun persoalannya adalah banyak dari koperasi-koperasi yang disalah gunakan dengan berbagai modus," ungkapnya.

Lebih lanjut Dewi mengatakan, hal ini terjadi karena kalau masyarakat hendak mendirikan BPR tidak mudah, syaratnya sangat ketat, dari mulai perijinan, dokumen dan persyaratan keuangan. Demikian juga ketika mendirikan fintech juga tidak mudah.

"Nah yang paling mudah adalah mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dengan modal 15 juta pun sudah berdiri, dengan anggota minimal 15 orang," katanya.*** (BNP/Yurri Erfansyah)

Images Lainnya

X