Aparat Gunakan Gas Air Mata di Unjuk Rasa Warga Pulau Rempang, Legislator Tuntut Tanggung Jawab Kapolri

BANDUNGNEWSPHOTO - Upaya penertiban yang dilakukan aparat gabungan pada saat pengukuran lahan tapal batas pembangunan proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dilaporkan menggunakan gas air mata.

Dilaporkan, gas air mata yang dilontarkan aparat gabungan di Pulau Rempang, Batam itu berdampak kepada siswa sekolah di kawasan tersebut.

Karena itu, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak Kapolri segera bertanggung jawab atas buruknya manajemen penggunaan gas air mata saat mengamankan unjuk rasa warga di Pulau Rempang tersebut.

Baca Juga: 5 Berita Terheboh 9 September 2023, Dari Penolakan Warga Tubagus Ismail Hingga Alamat Gerai Richeese Factory

"Kapolri harus bertanggung jawab dan tegas mengevaluasi manajemen penggunaan gas air mata oleh aparat dalam menangani unjuk rasa," ujar Netty melalui dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 September 2023.

"Apakah SOP penggunaannya tidak mempertimbangkan keberadaan anak-anak dan lingkungan sekolah? Kenapa aparat bisa sembrono begitu hingga asapnya mengenai siswa-siswa sekolah," tambahnya.

Diketahui, dalam video yang beredar di media sosial, terlihat sebuah sekolah dipenuhi kepulan asap gas air mata.

Baca Juga: Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Rafael Struick Sumbang Gol, Timnas Habisi Taiwan 9-0

Dalam video tersebut, tampak pula siswa-siswa sekolah menangis ketakutan saat terjadi bentrokan antara warga dan aparat pada Kamis, 7 September 2023.

"Tidak hanya itu, bahkan belasan murid SMP Negeri 22 Tanjung Kertang, Rempang, pingsan dan lemas terkena gas air mata yang ditembakkan kepolisian saat bentrokan," ujar Netty.

Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, penggunaan gas air mata bisa berdampak fatal terhadap kesehatan, apalagi yang kena ini adalah anak-anak.

Baca Juga: Sempat Ditolak Warga Hingga Bentrok, Pengukuran Kawasan Pulau Rempang Batam Bisa Dilaksanakan

Selain soal manajemen penggunaan gas air mata, Netty juga mengingatkan pemerintah agar proses pembangunan proyek strategis nasional tidak mengorbankan masyarakat.

"Proyek strategis harus memberi dampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan sampai pembangunannya justru mengorbankan masyarakat, institusi pendidikan dan anak-anak di Batam. Generasi masa depan bangsa yang sehat dan berpendidikan jauh lebih penting dari proyek tersebut," tegas Netty.