Bisa Jadi Pulau Preman, Ahmad Sahroni: Banyak Dugaan Mafia Main di Pulau Rempang

BANDUNGNEWSPHOTO - Komisi III DPR RI akan memanggil para pengusaha yang berinvestasi di Pulau Rempang dan Kapolri.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengyatakan, pemanggilan para pengusaha yang berinvestasi di Pulau Rempang dan Kapolri ini karena ada dugaan praktik beking pihak tertentu.

“Banyak pihak yang terkait dan ada dugaan para pengusaha yang dibekingi para pihak,” kata Sahroni seperti dikutip BandungNewsPhoto.com dari laman dpr.go.id, Selasa, 19 September 2023, tentang konflik di Pulau Rempang.

Baca Juga: 5 Berita Terheboh 17 September 2023, Dari Penolakan Klinik dari Warga Tubagus Ismail Hingga Jualan Video Mesum

Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengakui, penyelesaian konflik di Pulau Rempang tidak semudah perkiraan umum. Kasus ini, bisa jadi percobaan dalam proses penegakan hukum.

Ahmad Sahroni meminta pemerintah pusat untuk transparan dan akuntabel soal apa yang terjadi di sana. Jika kedua hal itu tak dilakukan, Pulau Rempang bisa menjadi Pulau Preman karena yang berlaku adalah hukum rimba. “Banyak dugaan mafia main di Pulau Rempang,” kata Sahroni.

Sebelumnya diberitakan, bentrokan di Pulau Rempang meletus pada 7 September 2023 setelah Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama aparat TNI dan Polri memaksa masuk wilayah itu untuk melakukan pengukuran dan pematokan tanah.

Baca Juga: Inspire Senior High School Tournament 2023 dan Inspire Girls Tournament 2023 Siap Digelar

Pulau tersebut rencananya akan digunakan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.

Bentrokan itu menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat. Terlebih aparat sempat melontarkan gas air mata ke arah sekolah dasar yang berada di sana.

Meskipun demikian, polisi menyatakan penggunaan gas air mata itu sudah sesuai prosedur. Selain itu, polisi juga menangkap puluhan orang yang disebut sebagai provokator dalam bentrokan tersebut.

Baca Juga: Police Goes to School Sambangi SMPN 2 Garut, Pelajar Diingatkan Soal Seks Bebas dan Narkoba

Warga Rempang menyatakan mereka tidak menolak proyek Rempang Eco-City tersebut. Hanya saja, mereka meminta agar 16 kampung tua yang berusia ratusan tahun tidak mengalami penggusuran.***