Kisruh Tata Niaga Minyak Goreng, Rachmat Gobel: Pemerintah Kalah, Jangan Jadi Macan Ompong!

BANDUNGNEWSPHOTO - Kisruh tata niaga minyak goreng mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Ia menilai, kisruh perdagangan minyak goreng yang terjadi belakangan ini memperlihatkan negara kalah dan gagal dalam melindungi rakyatnya.

Menurutnya, permintaan maaf Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi karena belum mampu menangani masalah minyak goreng merupakan simbol dan bukti negara kalah dan gagal.

"Seperti dikutip media, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui tak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan," katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip BandungNewsPhoto dari laman resmi DPR RI, Sabtu, 19 Maret 2022.

Baca Juga: Mau Mengadu ke KKP Kelas II Bandung, Ini Alamat Kantor dan Saluran yang Bisa Digunakan

Menurutnya, masalah bukan berakar dari sektor produksi, karena Indonesia adalah negara penghasil crude palm oil (CPO) dan minyak goreng terbesar di dunia.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu menganggap masalah sesungguhnya adalah meningkatnya permintaan dunia sehingga harga naik dan para pengusaha lebih memilih menjual produksinya keluar negeri dengan harga lebih mahal dibandingkan menjual ke dalam negeri dengan harga yang diatur pemerintah.

Gobel pun membantah kelangkaan minyak goreng terjadi karena ada oknum yang melakukan penimbunan. "Ini yang menjadi penyebab kelangkaan. Jadi bukan ditimbun ibu-ibu seperti pernyataan pejabat Kemendag yang asbun itu. Terbukti setelah batasan harga dihapus, minyak goreng berlimpah lagi," kata Gobel.

Baca Juga: Genshin Impact Rilis Kamisato Ayato dan Rerun Venti

Sebelum ada gejolak harga, minyak goreng kemasan di tingkat konsumen dijual di angka sekitar Rp9 ribu per liter. Kini harga berkisar antara Rp22 ribu hingga Rp24 ribu per liter. "Hampir tiga kali lipat kenaikannya. Ini keuntungan yang berlimpah dan berlebihan," kata politisi Partai NasDem ini.

Gobel mengatakan, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Gobel juga mengajak produsen untuk bertanggung jawab terhadap ketersediaan barang di pasar dan juga dalam menentukan harga.