BANDUNGNEWSPHOTO - Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung dijadikan percontohan nasional dalam pengelolaan digitalisasi pertanian.
Ponpes Al-Ittifaq memiliki produk berstandard internasional karena mampu mengadopsi teknologi dari berbagai negara diantaranya Belanda dan Jepang.
"Kita ingin jadikan permodelan ini pilot project bagi seluruh pesantren-pesantren di Indonesia," ujar Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat meresmikan korporatisasi pertanian digital dalam mendukung rantai ekosistem halal value chain berbasis koperasi pesantren, Selasa, 23 Maret 2022.
Baca Juga: Akibat Insiden Madalika, Marc Marquez Kembali Alami Diplopia
Pilot project pengembangan ekosistem rantai nilai halal di Ponpes Al-Ittifaq ini antara lain dilakukan melalui Integrated Farming with Technology and Information (Infratani), packing house, dan platform virtual market Alifmart yang merupakan upaya mendorong ketahanan pangan berbasis kemandirian ekonomi pondok pesantren.
Al-Ittifaq juga akan dijadikan pusat pelatihan digitalisasi pertanian bagi pesantren lainnya. Menurut Wapres, saat ini pesantren tak hanya jadi pusat pendidikan agama namun juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Saya bersyukur Kopontren Al-Ittifaq saat ini mampu memberdayakan 270 orang petani, saya harap jumlah petani yang tergabung dalam korporasi ini semakin bertambah," harap Wapres.
Baca Juga: Produk UMKM dan OPOP Laku Keras di Mandalika, Stand Jabar Jadi Terfavorit
Sebelumnya, Ponpes Al-Ittifaq juga menjadi pionir dalam program kemandirian ekonomi pesantren yang digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil yaitu One Pesantren One Product (OPOP).
Artikel Terkait
Ridwan Kamil Nyatakan Komitmen Majukan Pesantren Seperti Perda Nomor 2 tahun 2021 dan Program OPOP
Enam Pesantren di Jabar Akan Pameran Produk Unggulan di World Expo Dubai
Ridwan Kamil Kunjungi Gus Miftah Konsultasi Pesantren Lansia di Jabar
Kemenag Cabut Izin Pesantren Tempat Tersangka Pemerkosaan Santriwati
OPOP Sentuh 2.574 Pesantren di Jabar, Dorong Pesantren Unggulan dan Kemandirian Ekonomi