• Kamis, 30 Juni 2022

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyuapan BPK Jabar, Ade Yasin: Inisiatif Membawa Bencana

- Kamis, 28 April 2022 | 08:59 WIB
Bupati Bogor Ade Yasin (kedua kanan) dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan (kanan) saat sertijab Bupati Bogor periode 2018-2023 di Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu. Bupati Bogor Ade Yasin dan pihak BPK Jabar tertangkap tangan KPK. (Humas Jabar)
Bupati Bogor Ade Yasin (kedua kanan) dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan (kanan) saat sertijab Bupati Bogor periode 2018-2023 di Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu. Bupati Bogor Ade Yasin dan pihak BPK Jabar tertangkap tangan KPK. (Humas Jabar)

BANDUNGNEWSPHOTO - Bupati Bogor, Ade Yasin angkat bicara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadapnya, Selasa, 26 April 2022 malam lalu.

OTT KPK terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin terkait dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2021.

"Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab," kata Bupati Bogor Ade Yasin di Gedung KPK, Jakarta, seperti dikutip dari antaranews.com, Kamis, 28 April 2022 pagi, sebelum memasuki mobil tahanan.

Baca Juga: Inter Gagal Kembali ke Puncak Klasemen Setelah Kalah dari Bologna

Ade Yasin mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

"Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana," ujar Ade Yasin.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan tersangka, sebagai pemberi suap adalah Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).

Baca Juga: Liverpool Ungguli Villarreal pada Leg Pertama Semifinal Liga Champions

Sedangkan empat tersangka penerima suap, yaitu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan AY berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.***

Halaman:

Editor: Bobby Satria

Sumber: Antaranews.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X