• Selasa, 16 Agustus 2022

Legislator Minta Program Rekrutmen Bersama BUMN Dilanjutkan, Ini Alasannya

- Sabtu, 2 Juli 2022 | 09:10 WIB
Forum Human Capital Indonesia (FHCI) sudah mengumumkan hasil Tes Kemampuan Bidang (TKB) Rekrutmen Bersama BUMN 2022 pada Rabu, 29 Juni 2022 (Instagram/@fhci.bumn)
Forum Human Capital Indonesia (FHCI) sudah mengumumkan hasil Tes Kemampuan Bidang (TKB) Rekrutmen Bersama BUMN 2022 pada Rabu, 29 Juni 2022 (Instagram/@fhci.bumn)

BANDUNGNEWSPHOTO - Pelaksanaan Rekrutmen Bersama BUMN 2022 mendapat sorotan dari anggota Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi Kementerian BUMN RI dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), Selasa, 28 Juni lalu.

Salah satu yang disoroti adalah tingginya animo masyarakat mengikuti seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2022. Karena itu, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta lanjutan program ini.

Andre berharap akan ada rekrutmen kembali, baik dilakukan secara rekrutmen bersama maupun dari masing-masing BUMN yang ada di Indonesia.

Baca Juga: PSS Singkirkan Persib di Perempat Final Piala Presiden

“Dari yang melamar sebanyak 250.000 orang, tetapi yang diterima hanya 2.700 orang. Kami berharap akan ada rekrutmen selanjutnya karena melihat potensi yang begitu besar karena banyak yang mendaftar,” jelas Andre seperti dikutip BandungNewsPhoto dari laman resmi DPR RI.

Politisi Partai Gerindra ini berharap cara rekrutmen pegawai BUMN seperti ini dapat dilanjutkan ke depannya.

“Ini tata cara baru. Yang penting tidak ada lagi era titipan. Kita butuh SDM yang unggul yang bisa membangun BUMN kita yang lebih maju lagi,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I tersebut.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Naik Lagi, Aturan Penggunaan Masker Akan Kembali Diperketat

Selain itu, ia juga meminta FHCI memperhatikan proporsi Penyandang Disabilitas (PD) dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2022. Sebab, menurutnya, proporsi penerimaan PD dalam bekerja di instansi pemerintah maupun BUMN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Karena mereka (penyandang disabilitas) harus punya hak yang sama dan ini sudah menjadi peraturan di UU,” jelasnya.***

Halaman:

Editor: Bobby Satria

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X