• Jumat, 21 Januari 2022

Ribuan Buruh Geruduk Gedung Sate, Tolak Pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja

- Selasa, 17 Maret 2020 | 11:59 WIB
BANDUNG – Ribuan buruh dan mahasiswa Se-Jawa Barat menggelar aksi menolak pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di depan Gedung Sate dan DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (16/3/2020). Dalam aksinya Aliansi Buruh se-Jawa Barat yang terdiri dari 21 serikat pekerja ini menolak pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, demonstrasi ini diikuti sekitar 15 ribu buruh dari 27 kota/kabupaten di Jabar.
BANDUNG – Ribuan buruh dan mahasiswa Se-Jawa Barat menggelar aksi menolak pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di depan Gedung Sate dan DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (16/3/2020). Dalam aksinya Aliansi Buruh se-Jawa Barat yang terdiri dari 21 serikat pekerja ini menolak pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, demonstrasi ini diikuti sekitar 15 ribu buruh dari 27 kota/kabupaten di Jabar.

BANDUNG – Ribuan buruh dan mahasiswa Se-Jawa Barat menggelar aksi menolak pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di depan Gedung Sate dan DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (16/3/2020). Dalam aksinya Aliansi Buruh se-Jawa Barat yang terdiri dari 21 serikat pekerja ini menolak pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, demonstrasi ini diikuti sekitar 15 ribu buruh dari 27 kota/kabupaten di Jabar. "Jadi hari ini kita meminta pernyataan yang sama dari gubernur dan DPRD dan disampaikan ke pemerintah pusat untuk menolak Omnibus Law," kata Roy. Menurut dia, unjuk rasa akan terus dilakukan di daerah hingga aksi yang terpusat pada 23 Maret di Jakarta. Buruh dan masyarakat dinilai sudah paham bahwa Omnibus Law ini berbahaya. "Jika dipaksakan disahkan akan terjadi kemiskinan struktural dengan UMK dan UMP, kemungkinan adanya penurunan upah," katanya. RUU Omnibus Law banyak menghilangkan dan mengurangi hak dan kepentingan rakyat. "Kami meminta Presiden Joko Widodo agar segera mencabut kembali draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan ke DPR karena itu terbukti meresahkan rakyat," katanya. BNP/Job ISI PP/Nadya Silvia Putri

Editor: Administrator

Terkini

Gempa Larantuka, Tsunami Terdeteksi di Marapokot dan Reo

Selasa, 14 Desember 2021 | 12:21 WIB

Jelang lebaran 2021 Pengunjung Mal Mulai Ramai

Minggu, 9 Mei 2021 | 12:23 WIB

Tradisi Ziarah Jelang Ramadhan Mulai Ramai

Minggu, 11 April 2021 | 22:03 WIB
X