• Kamis, 30 Juni 2022

Puluhan Tunanetra Datangi DPD RI Jabar, Tuntut UU No 8/2016 Direvisi

- Minggu, 3 Maret 2019 | 10:04 WIB
BANDUNG - Wakil Ketua Komite IV DPD RI asal daerah Jawa Barat, Ayi Hambali, berbincang dengan perwakilan Ikatan Tunanetra Sarjana Pendidikan se-Bandung Raya saat digelar silaturahmi dan penyerapan aspirasi di kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Jabar, Jalan Mundinglaya, Kota Bandung, Sabtu (2/3/2019). Pada kesempatan ini para tunanetra menyampaikan rasa keprihatinannya. Mereka menyayangkan undang-undang nomor 8 Tahun 2016 itu nyatanya belum bisa direalisasikan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak para disabilitas netra. Demikian juga peraturan daerah (perda) yang dibuat tahun 2010 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang kesetaraan. Perda ini pun masih belom bisa dijalankan. Masalah dari undang-undang dan perda yang ada ini terutama sekali adalah kewajiban instansi baik pemerintah maupun swasta untuk menerima disabilitas netra sebagai karyawan dan sebagai pekerja di tempat itu. Namun tidak ada sanksi sehingga mereka para pengusaha dari instansi tersebut mengabaikan undang-undang tersebut. Para tunanetra ini mengusulkan melalui Ayi Hambali agar dikemudian hari undang-undang dan perda itu ditinjau kembali atau direvisi, terutama yang menyangkut hak-hak disabilitas netra. BNP/Yurri Erfansyah
BANDUNG - Wakil Ketua Komite IV DPD RI asal daerah Jawa Barat, Ayi Hambali, berbincang dengan perwakilan Ikatan Tunanetra Sarjana Pendidikan se-Bandung Raya saat digelar silaturahmi dan penyerapan aspirasi di kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Jabar, Jalan Mundinglaya, Kota Bandung, Sabtu (2/3/2019). Pada kesempatan ini para tunanetra menyampaikan rasa keprihatinannya. Mereka menyayangkan undang-undang nomor 8 Tahun 2016 itu nyatanya belum bisa direalisasikan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak para disabilitas netra. Demikian juga peraturan daerah (perda) yang dibuat tahun 2010 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang kesetaraan. Perda ini pun masih belom bisa dijalankan. Masalah dari undang-undang dan perda yang ada ini terutama sekali adalah kewajiban instansi baik pemerintah maupun swasta untuk menerima disabilitas netra sebagai karyawan dan sebagai pekerja di tempat itu. Namun tidak ada sanksi sehingga mereka para pengusaha dari instansi tersebut mengabaikan undang-undang tersebut. Para tunanetra ini mengusulkan melalui Ayi Hambali agar dikemudian hari undang-undang dan perda itu ditinjau kembali atau direvisi, terutama yang menyangkut hak-hak disabilitas netra. BNP/Yurri Erfansyah

BANDUNG - Wakil Ketua Komite IV DPD RI asal daerah Jawa Barat, Ayi Hambali, berbincang dengan perwakilan Ikatan Tunanetra Sarjana Pendidikan se-Bandung Raya saat digelar silaturahmi dan penyerapan aspirasi di kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Jabar, Jalan Mundinglaya, Kota Bandung, Sabtu (2/3/2019). Pada kesempatan ini para tunanetra menyampaikan rasa keprihatinannya. Mereka menyayangkan undang-undang nomor 8 Tahun 2016 itu nyatanya belum bisa direalisasikan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak para disabilitas netra. Demikian juga peraturan daerah (perda) yang dibuat tahun 2010 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang kesetaraan. Perda ini pun masih belom bisa dijalankan. Masalah dari undang-undang dan perda yang ada ini terutama sekali adalah kewajiban instansi baik pemerintah maupun swasta untuk menerima disabilitas netra sebagai karyawan dan sebagai pekerja di tempat itu. Namun tidak ada sanksi sehingga mereka para pengusaha dari instansi tersebut mengabaikan undang-undang tersebut. Para tunanetra ini mengusulkan melalui Ayi Hambali agar dikemudian hari undang-undang dan perda itu ditinjau kembali atau direvisi, terutama yang menyangkut hak-hak disabilitas netra. BNP/Yurri Erfansyah

Editor: Administrator

Terkini

X