• Minggu, 3 Juli 2022

Bawaslu Kota Bandung Tertibkan Ratusan APK yang Menyalahi Aturan

- Rabu, 6 Maret 2019 | 18:21 WIB
BANDUNG - Petugas Satpol PP bersama Bawaslu Kota Bandung menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan dalam operasi penertiban yang dilakukab di sejumlah titik, Rabu (6/3/2019). Total ada 309 APK yang ditertibkan, jumlah tersebut terdiri dari 205 buah baliho, banner, dan spanduk, 2 buah bando, dan 2 buah reklame di jembatan penyeberangan orang (JPO). Seluruh APK yang ditertibkan dari 18 titik jalur protokol. Petugas menurunkan dan mencopot APK melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Sejumlah APK yang ditertibkan juga mengganggu fasilitas publik dan kepentingan masyarakat. BNP/Humas Pemkot Bandung
BANDUNG - Petugas Satpol PP bersama Bawaslu Kota Bandung menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan dalam operasi penertiban yang dilakukab di sejumlah titik, Rabu (6/3/2019). Total ada 309 APK yang ditertibkan, jumlah tersebut terdiri dari 205 buah baliho, banner, dan spanduk, 2 buah bando, dan 2 buah reklame di jembatan penyeberangan orang (JPO). Seluruh APK yang ditertibkan dari 18 titik jalur protokol. Petugas menurunkan dan mencopot APK melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Sejumlah APK yang ditertibkan juga mengganggu fasilitas publik dan kepentingan masyarakat. BNP/Humas Pemkot Bandung

BANDUNG - Petugas Satpol PP bersama Bawaslu Kota Bandung menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan dalam operasi penertiban yang dilakukab di sejumlah titik, Rabu (6/3/2019). Total ada 309 APK yang ditertibkan, jumlah tersebut terdiri dari 205 buah baliho, banner, dan spanduk, 2 buah bando, dan 2 buah reklame di jembatan penyeberangan orang (JPO). Seluruh APK yang ditertibkan dari 18 titik jalur protokol. Petugas menurunkan dan mencopot APK melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Sejumlah APK yang ditertibkan juga mengganggu fasilitas publik dan kepentingan masyarakat. BNP/Humas Pemkot Bandung

Editor: Administrator

Terkini

X