• Senin, 24 Januari 2022

Jabar Kembangkan Kawasan Tuntas Sampah Libatkan Teknologi PT Pindad

- Minggu, 14 November 2021 | 11:18 WIB
Kepala Bidang Infrastruktur Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat Isma Andini berbicara pada acara Jabar Punya Informasi, di Gedung Sate, Jumat, 12 November 2021. (Humas Pemkot Bandung)
Kepala Bidang Infrastruktur Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat Isma Andini berbicara pada acara Jabar Punya Informasi, di Gedung Sate, Jumat, 12 November 2021. (Humas Pemkot Bandung)

BANDUNGNEWSPHOTO - Pemda Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar akan mengembangkan Kawasan Tuntas Sampah, dengan melibatkan teknologi pembakaran dari PT Pindad.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Infrastruktur Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat Isma Andini dalam Jabar Punya Informasi, di Gedung Sate Bandung, Jumat, 12 November 2021.

“Di sana (kawasan tuntas sampah) akan ada tempat pembuangan sementara reduce-reuse-recycle (TPS3R), ada pemilahan sampah bernilai tinggi dan bernilai rendah. Untuk sampah yang basah dan organik ada pengembangan belatung dan kemudian setelah itu ada insenerator (pembakaran) juga,” ujar Isma.

Baca Juga: Buruan SAE Kota Bandung Jadi Rujukan Organisasi Rikolto

Untuk inseneratornya juga, kata dia, akan menggunakan produk dalam negeri buatan PT Pindad yang sudah melalui uji mutu dan SNI.

“TPS3R dalam pilot project mudah-mudahan dapat dikembangkan di seluruh tempat atau kawasan Jawa Barat sehingga dapat memperpanjang usia TPA (tempat pembuangan akhir),” ujar dia.

Tiga wilayah dipilih untuk dijadikan pilot project yaitu Kabupaten Purwakarta di Cianting, Kota Cimahi, dan Kota Bandung di Kecamatan Antapani pada tahun depan.

Baca Juga: Yana dan Rappi Tampan Bagikan Alquran dan Juz Amma untuk Dorong Visi Bandung Agamis

Terkait banjir, kata Isma, penanganannya merupakan aksi bersama. Pihaknya sendiri merupakan pengendalian pemanfaatan ruang tentunya memiliki peran untuk kawasan terbangun yang sudah cukup banyak.

Hal itu memang perlu suatu pengendalian dan pengaturan bahwa apa yang sudah dikeluarkan izinnya itu dapat dipatuhi oleh masyarakat.

“Dan sebetulnya kalau dilihat IMB, di situ ada ketentuan sumur resapan,”kata dia.

Baca Juga: Omzet Pasar Kreatif Bandung 2021 di Cihampelas Walk Tembus Rp3,8 miliar

Selain itu, terkait banjir ada hal yang dilakukan Disperkim yaitu drainase agar air mengalir ke badan air, tidak ada genangan di permukiman.

“Kalau ada genangan wah jangan-jangan drainase tersumbat. Itu (peran) dinas permukiman di kabupaten/kota, kalau kami (drainase) lintas kabupaten kota,”ucap dia.

Menurut dia, ada Rencana Induk Drainase Perkotaan di Metropolitan Bodebekkarpur Raya meliputi Bogor - Depok - Karawang - Purwakarta. Untuk itu perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/kota terutama untuk penanganan drainase.

Baca Juga: Pembinaan Olahraga Sepak Bola Harus Berkesinambungan

Pemda Provinsi Jawa Barat mendukung upaya perangkat daerah lainnya terkait banjir seperti yang telah dilakukan oleh dinas sumber daya air maupun kehutanan melalui biopori dan pemulihan lahan kritis.

“Jika terlaksana itu insyaallah aman untuk drainase. Drainase itu akan kering karena run off tidak ada. Tidak akan banyak air mengalir ke bawah,” ujarnya.***

Halaman:
1
2

Editor: Lukman Gusmanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X