Tujuh Aplikasi Baru SMART Birokrasi Diluncurkan Permudah Pelayanan Birokrasi

"Kuncinya adalah mau beradaptasi, ASN yang malas, diam di zona nyaman dan tidak mau belajar akan ketinggalan," kata Kang Emil.

Menurutnya, perubahan reformasi birokrasi ada di delapan area, salah satunya organisasi di mana tantangannya adalah seiring aturan baru nomenklatur dan sistemnya harus menyesuaikan.

Baca Juga: Wagub Jabar Apresiasi STID Ciamis Lahirkan Generasi Muda Berprestasi dan Berkarakter

Ridwan Kamil mengingatkan ASN harus punya semangat manajemen perubahan yang tidak boleh kalah dari swasta khususnya dalam hal teknologi informasi.

"Kita juga harus ikut mereka jangan punya persepsi seolah-olah kita satu langkah di belakang yang terjadi di dunia swasta," ujarnya.

Area perubahan lain perundang-undangan yang menyesuaikan dengan perkembangan, sumber daya manusia, akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan, tata laksana, serta komunikasi dan pelayanan publik.

Baca Juga: Sabet 263 Medali, Jabar Raih Juara Dua Peparnas XVI Papua

"Itulah kenapa kita melakukan cetak biru Jabar Digital Province," sebut Kang Emil.

Adapun sistem birokrasi yang sedang Pemda Provinsi Jabar jalankan saat ini adalah birokrasi 3.0 atau dinamis. Jabar sudah sejak lama meninggalkan birokrasi 1.0 yang masih “primitif” di mana inovasi akan hadir bila ada aturannya.

"Dulu ojol duluan baru peraturan hadir, itu contohnya," kata Kang Emil.